Peran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagai Landasan dalam Perencanaan Pembangunan Nasional di Segala Bidang Kehidupan yang Berpedoman pada Haluan Ideologi Pancasila

Peran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagai Landasan dalam Perencanaan Pembangunan Nasional di Segala Bidang Kehidupan yang Berpedoman pada Haluan Ideologi Pancasila

Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6274 atau disingkat UU 11/2019 tentang Sinas Iptek, yang disahkan serta diundangkan pada tanggal 13 Agustus 2019. Sosialisasi ini bertepatan dengan kegiatan konsinyering “Penguatan Peran BPPT berdasarkan UU 11/2019 tentang

Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6274 atau disingkat UU 11/2019 tentang Sinas Iptek, yang disahkan serta diundangkan pada tanggal 13 Agustus 2019. Sosialisasi ini bertepatan dengan kegiatan konsinyering “Penguatan Peran BPPT berdasarkan UU 11/2019 tentang Sinas Iptek”, diselenggarakan di Hotel Millenium Jakarta, pada tanggal 6 September 2019.

Hadir dalam acara Dr. Ir. Hammam Reza M. Sc. Kepala BPPT, Dr. Drs. Karjono Atmoharsono SH., M. Hum., Sestama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Dr. Wendy Aritenang mantan Sekjen Perhubungan, Dr. Hari Budiarto mantan Deputi Informasi dan data KPK, Semua Deputi, Kepala Biro, Kepala Pusat di lingkungan BPPT dan Tim Nasional Penyusunan dan pembahas UU 11/2019 tentang Sinas Iptek.

Kepala BPPT Dr. Ir. Hammam Reza M. Sc., dalam membuka dan mengawali diskusi menyampaikan hal pokok yang harus diperhatikan dalam menyambut UU 11/2019 tentang Sinas Iptek, yakni “Ciptakan Lompatan Kemajuan bagi Iptek Indonesia” dan BPPT mendukung penuh pemberlakuan Undang-Undang tersebut, karena Iptek memiliki posisi yang kuat dalam pembangunan nasional, dalam kaji terap teknologi selama ini hanya dijadikan rekomendasi saja, untuk itu maka sejak pemberlakuan UU 11/2019 tentang Sinas Iptek, kaji terap wajib dijadikan salah satu dasar dalam perumusan kebijakan, hal ini akan berdampak meningkatnya daya saing dan kemandirian bangsa.

Di sisi lain Kepala BPPT juga menyinggung masalah pengelolaan Invensi dan Inovasi sebagai hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan. disampaikan juga terkait pelaksanaan Kliring Teknologi dan Audit Teknologi, Alih Teknologi, serta Invensi dan Inovasi. Setelah membuka acara mempersilahkan narasumber Sdr. Karjono untuk memaparkan dan membedah UU 11/2019 tentang Sinas Iptek.

Narasumber Doktor yang berlatar belakang Hak Kekayaan Intelektual ini pernah bekerja di Kementerian Ristek tidak kurang dari 9 tahun, yang juga terlibat saat penyusunan dan pembahasan UU 18/2002 tentang Sinas Iptek, di sisi lain juga terlibat dalam penyusunan dan pembahasan Undang undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sinas Iptek, semasa masih menjabat Direktur Harmonisasi di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM.

Sestama BPIP, Karjono Atmoharsono dalam mengawali diskusi menyampaikan bahwa UU 11/2019 tentang Sinas Iptek merupakan Undang-Undang sangat luar biasa, super body, menguatkan Iptek dan mengembalikan marwah Iptek dalam pembangunan nasional, dan “Wajib Berpedoman Pada Haluan Ideologi Pancasila”, dan dengan terbentuknya lembaga Badan Riset dan Inovasi Nasional (BNRI), juga akan menjadi lompatan besar untuk pengembangan Iptek di Indonesia, hal ini sejalan dengan mandat Pasal 5 huruf a bahwa Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berperan menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada haluan ideologi Pancasila.

Batas usia pensiun bagi peneliti juga diinformasikan oleh Karjono, dalam UU ini batas usia pensiun peneliti dan perekayasa menjadi 70 tahun, yang tadinya batas usia pensiun peneliti 60 tahun atau 65 tahun. Gagasan ini secara resmi “disampaikan pertama kali oleh Ibu Megawati Soekarnoputri Presiden ke lima Republik Indonesia” dalam orasi ilmiahnya usai meraih gelar Doktor Honoris Causa di bidang Politik dan Pemerintahan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor Sumedang, Jawa Barat. Saat orasi ilmiah Beliau menyinggung batas usia pensiun Peneliti Indonesia yang menurutnya terlalu cepat, hal ini bertentangan dengan kepentingan negara akan peneliti. Karena itu Beliau mengingatkan Menpan batas usia pensiun peneliti, dan Beliau juga mengkhawatirkan para peneliti yang semakin matang di usia tuanya justru dibayar tinggi oleh negara lain.

Di sisi lain Karjono juga menyampaikan dengan diundangkannya UU 11/2019 tentang Sinas Iptek juga menjamin “Penganggaran Riset Yang Lebih Baik”, yakni melalui pengelolaan dana abadi. Kekayaan intelektual pun dikupas tuntas mulai bidang HKI sampai keanekaragaman pengetahuan tradisional, kearifan lokal, sumber daya alam hayati dan nirhayati, serta budaya sebagai bagian dari identitas bangsa yang harus berpedoman pada Haluan Ideologi Pancasila.

Terakhir kali disampaikan Strategi penataan regulasi bahwa mandat UU 11/2019 tentang Sinas Iptek, memandatkan 22 Peraturan Pemerintah dan 3 (tiga) Peraturan Presiden, maka yang dibuat cukup 2 peraturan yakni Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan UU 11/2019 tentang Sinas Iptek dan Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan UU 11/2019 tentang Sinas Iptek, hal ini terkait batas waktu peraturan pelaksana harus sudah selesai dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak UU 11/2019 tentang Sinas Iptek berlaku yakni tanggal 13 Agustus 2019.

BPIP
ADMINISTRATOR
PROFILE