Gubernur Lemhannas: Pancasila Lemah Karena Terlalu Bergantung pada Hukum Tertulis

Gubernur Lemhannas: Pancasila Lemah Karena Terlalu Bergantung pada Hukum Tertulis
Kalitbang Kemendikbud Totok Supriyanto (kedua kiri), Gubernur Lemhannas Agus Widjojo (tengah), Dewan Pengarah BPIP Syafii Ma'arif (kedua kanan) dan Romo Benny Susetyo (kanan) saat menjadi pembicara diacara talkshow dalam pembukaan Simpusium Nasioanl dengan mengagkat tema Institusionalisasi Pancasila Dalam Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan. Jakarta (30/7). Simpusium yang diadakan oleh Badan Keahlian (BK) DPR RI dan Badan Pembinaan Ideologi Panjasila tersebut dibuka oleh Wakil Keta DPR RI Koordinator bidang Akuntabilitas Keuangan Negara dan Badan Urusan Rumah Tangga Utut Adianto. Foto: RESNormand Edwin Elnizar
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b5ec0a4a9676/gubernur-lemhannas--pancasila-lemah-karena-terlalu-bergantung-pada-hukum-tertulis

Perlu upaya penguatan Pancasila melalui hukum tidak tertulis. Salah satu caranya dengan internalisasi dalam pendidikan masyarakat. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo berpendapat bahwa nilai-nilai Pancasila seharusnya juga dibina lewat instrumen hukum tidak tertulis yang dihidupkan di masyarakat. Dalam Simposium Nasional “Institusionalisasi Pancasila dalam Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan”, Senin (30/7),

Perlu upaya penguatan Pancasila melalui hukum tidak tertulis. Salah satu caranya dengan internalisasi dalam pendidikan masyarakat.

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo berpendapat bahwa nilai-nilai Pancasila seharusnya juga dibina lewat instrumen hukum tidak tertulis yang dihidupkan di masyarakat. Dalam Simposium Nasional “Institusionalisasi Pancasila dalam Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan”, Senin (30/7), di Jakarta, ia menjelaskan bahwa penanaman nilai Pancasila di masyarakat terlalu bergantung pada berbagai produk hukum tertulis.

“Hukum tertulis di sini (Indonesia-red) jauh mengalahkan hukum tidak tertulis, andalan kita adalah hukum tertulis,” kata Agus.

Ia menilai berbagai upaya menanamkan nilai-nilai Pancasila selama ini seolah mengandalkan berbagai hukum tertulis terutama yang diproduksi parlemen. Padahal ada berbagai cara yang lebih cepat bersentuhan langsung dengan masyarakat melalui hukum tidak tertulis.

“Kita sebetulnya terlambat untuk membina hukum tidak tertulis, agak terabaikan,” katanya.

Menurut Agus, selama ini berbagai perbincangan soal Pancasila belakangan ini menunjukkan bahwa Pancasila belum benar-benar dirasakan mengakar, apalagi dipahami substansinya. Berbagai program kursus berjam-jam soal Pancasila di masa orde baru hingga berbagai pencantuman asas Pancasila dalam undang-undang seolah tidak berdampak.

Sebagai nilai-nilai yang digali dari kepribadian bangsa Indonesia jauh sebelum deklarasi kemerdekaannya, Pancasila seolah asing dari kehidupan bermasyarakat. Padahal, seharusnya Pancasila terus tumbuh subur di masyarakat.  “Pancasila dalam bentuk konkret adalah kemampuan hidup dalam kebhinekaan dalam kehidupan berbangsa yang berketuhanan,” ujarnya.

Dalam simposium ini Agus mengulas soal Pancasila sebagai sumber hukum tertulis dan tidak tertulis di dalam sistem hukum Indonesia. Ia melihat upaya menghidupkan Pancasila sebagai nilai-nilai luhur kepribadian bangsa terlalu sering melekat pada jargon dan teks dalam hukum tertulis.

Ia mencontohkan bagaimana masyarakat di Jepang memiliki hukum tidak tertulis yang sangat kuat menanamkan nilai-nilai kebudayaan meskipun tidak diwujudkan dalam hukum tertulis. Untuk itulah ia berharap agar upaya menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak bergantung pada institusionalisasinya dalam teks-teks hukum tertulis.

“Supaya bersifat total dan menyeluruh, keduanya harus berfungsi, hukum tidak tertulis dengan cara kultural di masyarakat,” katanya saat diwawancarai hukumonline usai acara.

Agus mengingatkan agar upaya institusionalisasi Pancasila dalam Pembentukan dan Evaluasi Peraturan perundang-undangan tidak melupakan substansi bahwa Pancasila harus benar-benar hidup di masyarakat, bukan sekadar dalam produk legislasi.

Totok Suprayitno, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berpendapat sama soal perlunya penguatan nilai-nilai Pancasila dengan internalisasi dalam kepribadian. Dalam istilahnya adalah dengan pendekatan pendidikan.

“Yang terpenting bukan menjadi ahli hukum, ahli Pancasila kan, tapi mempraktekkan nilai-nilai Pancasila,” katanya kepada hukumonline.

Dengan tidak mengabaikan upaya penguatan Pancasila dalam hukum nasional, Totok mengingatkan bahwa Pancasila diharapkan hadir dalam kepribadian bangsa, bukan sekadar teori. Jika Agus menyebutkan hukum tidak tertulis sebagai strategi penguatan nilai-nilai Pancasila, Totok menjelaskan strateginya dengan cara pendidikan.

Pancasila dikuatkan dengan pendekatan internalisasi nilai dalam pendididikan. “Menumbuhkan nilai-nilainya dalam diri setiap anak, mempraktikkannya itu yang lebih penting,” ujarnya.

Simposium Nasional bertema “Institusionalisasi Pancasila dalam Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan” yang diselenggarakan oleh Badan Keahlian DPR RI bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) berlangsung pada 30 Juli-1 Agustus mendatang. Simposium ini akan mengadakan lima panel diskusi tentang konsep ekonomi Pancasila, demokrasi Pancasila, sosial budaya Pancasila, serta implementasinya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Rangkaian simposium dibuka dengan talk show yang diisi oleh Gubernur Lemhannas Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang diwakili Kepala Balitbang Totok Suprayitno, serta anggota Dewan Pengarah BPIP Syafi’I Ma’arif dan Benny Susetyo.

Simposium ini ditargetkan akan merumuskan dua hal teknis. Pertama, prosedur dan parameter institusionalisasi Pancasila dalam pembentukan dan evaluasi peraturan perundang-undangan. Kedua, prosedur dan parameter preview rancangan peraturan daerah sebelum diundangkan agar sesuai dengan nilai Pancasila.

Sejumlah profesor hukum akan menjadi narasumber dalam diskusi panel seperti Prof. Mahfud MD., Prof. Enny Nurbaningsih, Prof. Sudjito, dan Prof. Yuliandri. Turut hadir pakar sosial politik lain dari berbagai perguruan tinggi, termasuk dua orang kepala daerah yaitu Gubernur Sumatera Barat Prof. Irwan Prayitno dan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan.

admin
ADMINISTRATOR
PROFILE