BPIP Libatkan Kementerian dan Lembaga Susun Materi Bahan Ajar bagi ASN

BPIP Libatkan Kementerian dan Lembaga Susun Materi Bahan Ajar bagi ASN

(Jakarta, 21/10/2019) Kedeputian Bidang Pengkajian dan Materi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menggelar Diskusi Kelompok Terpumpun penyusunan Draft Pertama Buku Utama Bahan Ajar Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) bagi Aparatur Negara. Diskusi Kelompok Terpumpun ini melibatkan sekitar 10 kementerian dan lembaga, diselengarakan 21 s.d 23 Oktober 2019 di Jakarta. Dalam sambutannya Deputi Pengkajian dan Materi BPIP,

(Jakarta, 21/10/2019) Kedeputian Bidang Pengkajian dan Materi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menggelar Diskusi Kelompok Terpumpun penyusunan Draft Pertama Buku Utama Bahan Ajar Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) bagi Aparatur Negara. Diskusi Kelompok Terpumpun ini melibatkan sekitar 10 kementerian dan lembaga, diselengarakan 21 s.d 23 Oktober 2019 di Jakarta.

Dalam sambutannya Deputi Pengkajian dan Materi BPIP, Prof. Dr. FX Adji Samekto, M.Hum, menyampaikan bahwa penyusunan Draft yang melibatkan lintas kementerian dan lembaga merupakan perwujudan dari kerja bersama atau gotong royong yang merupakan sari pati dari Pancasila.

“Materi bahan ajar Pembinaan Ideologi Pancasila tidak sekedar diketahui dan dipahami, lebih dari itu bisa diaktulisasikan dan lebih konkrit dapat dihabituasikan kepada aparatur negara” ujar Prof. Adji Samekto.

Kementerian dan lembaga yang dilibatkan dalam kegiatan tersebut antara lain: Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Hukum dan HAM, Lembaga Administrasi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, Lembaga Ketahanan Nasional, Badan Kepegawaian Nasional, dan Komisi Aparatur Sipil Negara.

Diskusi Kelompok Terpumpun yang dimaksud dibagi ke dalam dua bagian: yaitu pemaparan materi oleh narasumber; yang dilanjutkan dengan diskusi perkomisi. Pada pembahasan komisi, peserta dibagi kedalam tiga komisi (komisi A,B dan C). Masing-masing komisi melakukan pembahasan Habituasi Pancasila dalam Membagun Karakter ASN.

Narasumber dari Kemko PMK, Dr. Marbawi menjelaskan mengenai esensi dari gotong royong yang merupakan sari pati dari Pancasila. Senada dengan Deputi Pengkajian dan Materi, Dr. Marbawi menjelaskan perlu dilakukan kerja bersama dan dibudayakan untuk kerja bersama lintas instansi pemerintah dan swasta. Kerja bersama atau gotong royong lintas instansi pemerintah dan swasta ini perlu dilembagakan dan dibudayakan.

Lebih lanjut Dr. Marbawi mengatakan, “revolusi mental merupakan perwujudan dari Pancasila. Habituasi Pancasila sebagai upaya membentuk karakter ASN, ini sejatinya merupakan bagian dari revolusi mental yang menjadi salah satu agenda Presiden Jokowi pada periode pertama, dan masih terus digalangkan pada periode ini”.

Narasumber dari Dewan Ketahanan Nasional, Mayjend. TNI Toto Siswanto menjelaskan dalam menerapkan habituasi bagi ASN, bisa disesuaikan dengan masing-masing kementerian dan lembaga. Namun BPIP perlu menyusun peraturan yang memperkuat habituasi. Mayjend. TNI Toto Siswanto menyarankan,”mungkin bisa dibuat inpres (red: Instruksi Presiden) untuk mendasari proses habituasi ASN ini”.

Lanjut, menurut Toto, jika diperkuat dengan inpres, habituasi ini akan dilakukan oleh menteri atau pimpinan lembaga negara yang noatabene adalah pembantu presiden. Berdasarkan inpres tersebut, pimpinan kementerian dan lembaga bisa membuat peraturan di internal untuk menerapkan habituasi Pancasila, juga bisa membentuk budaya kerja sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

BPIP
ADMINISTRATOR
PROFILE