BPIP: Kita Sudah Toleransi Agama, Toleransi Ekonomi Belum

BPIP: Kita Sudah Toleransi Agama, Toleransi Ekonomi Belum

Jakarta – Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyerukan pentingnya toleransi dalam kehidupan di Indonesia. Sikap toleransi itu untuk menciptakan suasana damai antarwarga. Hal itu diungkapkan dalam diskusi BPIP bertajuk ‘Mewujudkan Negara yang Damai dan Toleran untuk Indonesia yang Lebih Maju’ di Kantor Wakil Presiden, Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2019). Wakil Ketua Dewan Pengarah

Jakarta – Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyerukan pentingnya toleransi dalam kehidupan di Indonesia. Sikap toleransi itu untuk menciptakan suasana damai antarwarga.

Hal itu diungkapkan dalam diskusi BPIP bertajuk ‘Mewujudkan Negara yang Damai dan Toleran untuk Indonesia yang Lebih Maju’ di Kantor Wakil Presiden, Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2019). Wakil Ketua Dewan Pengarah BPIP Try Sutrisno, anggota Dewan Pengarah BPIP Said Aqil Siradj, Sudhamek, dan juga Andreas Anangguru Yewangoe, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia turut hadir.

Said Aqil menjelaskan toleransi dalam agama Islam. Dia menyebut toleransi agama saat ini sudah terwujud di Indonesia. Menurutnya hanya satu toleransi yang belum tercipta sepenuhnya di Indonesia, yakni toleransi ekonomi.

“Menuju Indonesia ke depan yang lebih maju sejahtera, maka toleransi bukan masalah agama intoleransi saja. Tapi toleransi ekonomi juga, saya pernah ceramah di Brawijaya Malang bicara toleransi agama, langsung protes mahasiswa, (dia bilang) ‘sudah ngerti saya kalau toleransi agama, ini yang belum toleransi ekonomi'” kata Said Aqil dalam paparannya.

Said mencontohkan proyek di Malang yang dikuasai oleh pengusaha tertentu. Said menilai hal itu menimbulkan kesenjangan ekonomi.

“Di Malang ada pengusaha China menguasai proyek di Kabupaten. Di mana-mana tidak ada toleransi ekonomi, kita sudah ada toleransi agama,” ucap Ketum PBNU itu.

Said menilai kesenjangan ekonomi ini juga salah satu faktor terciptanya konflik di masyarakat. Menurutnya, para pengusaha harus peduli dengan masyarakat di sekitarnya dan juga pemerataan ekonomi harus dilakukan.

“Konglomerat harus peduli pada kelas menengah, kelas menengah harus peduli pada grass root, sehingga terjadi pemerataan. Jangan sampai harta dikuasai kelompok tertentu saja, tapi yang penting pemerataan. Soal kaya, miskin, pasti ada, tapi ada kepedulian antara lain,” ucapnya.

“Islam wajib berzakat 2,5 persen (dari hartanya). Coba ada konglomerat muslim zakat, semua selesai, konglomerat muslim aja deh, yang muslim kalau benar zakat 2,5 persen bisa meningkat kehidupan umat Islam itu,” imbuhnya.

Hal yang sama juga dikatakan oleh anggota BPIP Shudamek. Dia menyebut cara meminimalisir kesenjangan ekonomi adalah dengan memberdayakan UMKM.

“Saya ingin tekankan mengenai keadilan sosial, saya ingin gunakan bahwa untuk mengatasi ketidakadilan sosial cara terbaik adalah yaitu melalui pintu masuk pemberdayaan UMKM. Mengapa ini bisa mewujudkan keadilan? Paling tidak ada 2 angka statistik yang bisa kita jadikan acuan,” kata Sudhamek.

Sudhamek menyebut walaupun terlihat kecil, UMKM adalah salah satu faktor yang meningkatkan pendapatan bruto Indonesia. Dia menyebut apabila UMKM diberdayakan sesuai dengan Pancasila, itu bisa menekan angka kesenjangan ekonomi di Indonesia.

“Pertama jumlah UMKM itu lebih 6 juta pelaku, kalau kita anggap UMKM rata-rata 1,5, tenaga kerja 60 dikalikan 1,5 ketemunya sampai Rp 120 juta itu nyaris sampai angka tenaga kerja kita. Lalu UMKM itu walaupun istilahnya kecil, tapi kepada pendapatan domestik bruto kita terus meningkat. Jadi kalau kita mau meningkatkan pendapatan bruto kita, maka sesungguhnya masih bisa disiasati apabila fokus ke pemberdayaan UMKM,” jelas Sudhamek.

Sementara itu, Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia mengatakan sat ini tugas pemerintah adalah mengembalikan marwah pancasila. Sebab, menurutnya, banyak permasalahan di Indonesia karena masyarakat telah jauh dari nilai Pancasila.

“Jadi tugas berat kita ke depan adalah gimana menjadikan Pancasila sebagai leading ideologi bangsa dan masyarakat kita. Sehingga kita bisa tunjukkan bangsa kita punya jatidiri, karena masalah yang terjadi. Sekarang banyak pejabat korupsi, ada masalah ketidakadilan, dan terorisme, semua disebabkan karena kita sudah jauh dari nilai Pancasila itu,” kata Doli.

Untuk itu, Doli menyebut akan terus mendukung penuh BPIP. Dia juga menyebut Komisi II akan menaikkan anggaran BPIP untuk mendukung program-programnya.

“Generasi milenial harus terus diberikan pendidikan Pancasila. Diskusi ini juga penting, tapi harus melibatkan anak muda. Kami juga akan supprot gimana anggaran BPIP ini harus diperbanyak, karena ini programnya jelas,” tutur Doli.

BPIP
ADMINISTRATOR
PROFILE