BPIP dan BNPT Tandatangani Nota Kesepahaman

BPIP dan BNPT Tandatangani Nota Kesepahaman

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menandatangani Nota Kesepahaman mengenai pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila untuk menangkal paham radikalisme. Penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan di Kantor BNPT, Gedung BUMN Lantai 16, Jakarta, Jumat (1/10/2019). Dalam sambutannya Plt Kepala BPIP Hariyono menyebut bahwa melalui nota kesepahaman ini kedua pihak saling melengkapi tugas dalam

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menandatangani Nota Kesepahaman mengenai pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila untuk menangkal paham radikalisme. Penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan di Kantor BNPT, Gedung BUMN Lantai 16, Jakarta, Jumat (1/10/2019).

Dalam sambutannya Plt Kepala BPIP Hariyono menyebut bahwa melalui nota kesepahaman ini kedua pihak saling melengkapi tugas dalam mengamankan Pancasila sekaligus mencegah terorisme.

“BPIP lebih dominan bagaimana kita proses mengamalkan Pancasila, BNPT itu bagaimana juga mengamanakan Pancasila. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang digali dari kebudayaan Pancasila ini bisa terus kita rawat kita gali dengan cara-cara yang kontekstual,” kata Hariyono.

Sementara Kepala BNPT Komjen Suhardi Alius menyebut Pancasila adalah ideologi bangsa satu-satunya di Indonesia, sehingga paham-paham radikal dan terorisme harus diberangus.

“Bagaimana Pancasila betul-betul masuk relung hati, terinternalisasi dengan baik oleh semua anak bangsa mampu menghadapi dinamika global apalagi era transformasi digital ini,” ucapnya.

Adapun beberapa hal yang menjadi ruang lingkup kerja sama antar kedua instansi meliputi:

  1. Penyiapan bahan ajar dan metode pembinaan ldeologi Pancasila kepada masyarakat umum, pelaku terorisme dan keluarga, korban aksi terorisme dan keluarga, aparat penegak hukum yang menangani tindak pidana terorisme dan keluarga, ASN di lingkungan BNPT, dan WNI/BHI di luar negeri.
  2. Program konseling dan intervensi terhadap pelaku;
  3. Melaksanakan sosialisasi terkait pembinaan ldeologi Pancasila;
  4. Pendidikan dan pelatihan terhadap masyarakat umum, aparat penegak hukum, dan ASN;
  5. Penyusunan kontra narasi, kontra propaganda, dan kontra ideologi dalam berbagai bentuk pemberitaan di masyarakat;
  6. Koordinasi dalam identifikasi potensi radikalisme yang berkembang di lingkungan aparatur negara dan masyarakat melalui hasil kegiatan pengendalian dan evaluasi pembinaan ldeologi Pancasila; dan
  7. Tukar-menukar informasi, pengkajian terkait Pancasila, dan bidang lain sesuai kebutuhan.
BPIP
ADMINISTRATOR
PROFILE