BPIP Memberikan Pembekalan Wawasan Kebangsaan dalam Acara Digital Talent Scholarship 2019

BPIP Memberikan Pembekalan Wawasan Kebangsaan dalam Acara Digital Talent Scholarship 2019

Pada tanggal 1 Juli 2019 di Surabaya, Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia menyelenggarakan Beasiswa Pelatihan dan Sertifikasi Talenta Digital (Digital Talent Scholarship 2019). Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menjalin kerja sama dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) untuk memberikan pelatihan Digital Talent 2019. Pelatihan yang dibuka resmi di Gedung Pusat Robotika ITS, Senin (1/7),

Pada tanggal 1 Juli 2019 di Surabaya, Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia menyelenggarakan Beasiswa Pelatihan dan Sertifikasi Talenta Digital (Digital Talent Scholarship 2019). Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menjalin kerja sama dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) untuk memberikan pelatihan Digital Talent 2019. Pelatihan yang dibuka resmi di Gedung Pusat Robotika ITS, Senin (1/7), itu untuk menghadapi era Revolusi Industri 4.0. Pertimbangannya, Indonesia masih sangat kekurangan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kemampuan di bidang digital. Kegiatan tersebut melibatkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai narasumber untuk memberikan pembekalan tentang Wawasan Kebangsaan.

 

Prof. Dr. Adji Samekto, SH., M.Hum, Deputi Bidang Pengkajian Dan Materi BPIP sebagai narasumber mewakili BPIP menyampaikan kuliah umum dengan tema “Mempromosikan Pancasila Untuk Tanggulangi Intoleransi, Radikalisme dan Terorisme”. Disampaikannya pengertian-pengertian sebagai berikut : (1) Intoleransi adalah sikap tidak bersedia menerima kehadiran kelompok lain yang berbeda dari sisi suku,ras,agama dan aliran politik; (2) Radikalisme adalah suatu gerakan yang bersumber dari pemikiran atau a set of ideas yang memaksakan perubahan dengan cara ekstrem untuk mencapai tujuannya ; (3) Terorisme merupakan gerakan yang bersumber dari pemikiran atau a set of ideas yang untuk mencapai tujuannya dilakukan dengan cara-cara bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan nalar dan menimbulkan ketakutan umum.

 

Intoleransi, radikalisme, dan terorisme merupakan potensi-potensi yang setiap kali kini bisa muncul dalam masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah lunturnya semangat kebangsaan di kalangan masyarakat bangsa Indonesia. Padahal sesungguhnya, kebangsaanlah yang sesungguhnya dapat mempersatukan kita sebagai warga Indonesia. Dalam sejarah lahirnya Pancasila pun, Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, menyatakan kebangsaan merupakan prinsip penting yang menjadi dasar negara Indonesia nantinya. Namun kini upaya mengarus-utamakan kebangsaan dihadang oleh sikap-sikap dan budaya baru imbas globalisasi dan pasar bebas seperti : fundamentalisme pasar, kosmopolitanisme, individualisme, anti-pluralisme, tumbuhnya ideologi transnasional. Sesungguhnya bangsa Indonesia telah memiliki dasar negara, pandangan hidup dan ideologi yang mampu menjadi pemersatu bangsa dan menjadi sarana bertahannya bangsa Indonesia yaitu Pancasila.  Menurut Adji Samekto, Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup dan ideologi sesungguhnya bukan sekedar penuntun tingkah laku semata, tetapi lebih dari itu. Pancasila menurut pendiri bangsa, merupakan cita-cita bangsa yang harus diwujudkan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Upaya mewujudkannya melalui tindakan-tindakan konkret yaitu pembangunan bangsa yang dilaksanakan secara menyeluruh, terencana dan dilakukan bertahap. Dari tahapan pembangunan bangsa itu, yang utama adalah pembangunan sumber daya manusia yang meliputi pembangunan mental, kompetensi, dan cara berpikir kreatif dalam mengaktualisasikan gotong royong di era mendatang. Oleh karena itulah sudah saat kembali kita tidak boleh lelah  untuk mempromosikan Pancasila di semua elemen bangsa. Untuk kepentingan itu maka upaya objektifikasi atas nilai-nilai dalam Pancasila dan aktualisasi nilai-nilainya menjadi penting dan itu menjadi bagian peran dan tugas Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

admin
ADMINISTRATOR
PROFILE