BPIP Ajak Pesantren Samakan Persepsi Melawan Ideologi Provokatif Khilafah

“Dalam menghadapi ide provoktif khilafah yang ingin menggantikan Pancasila sebagai ideologi berbangsa dan bernegara, kita semua, terutama pesantren,  mesti menyamakan persepsi mengenai Indonesia sebagai sebuah negara bangsa (nation state) yang bhinneka tunggal ika. Indonesia bukan negara-negara serikat (union state) seperti halnya Amerika Serikat atau negara agama yang mengedepankan khilafah,” demikian disampaikan Dr.  M.  Sabri, Direktur

“Dalam menghadapi ide provoktif khilafah yang ingin menggantikan Pancasila sebagai ideologi berbangsa dan bernegara, kita semua, terutama pesantren,  mesti menyamakan persepsi mengenai Indonesia sebagai sebuah negara bangsa (nation state) yang bhinneka tunggal ika. Indonesia bukan negara-negara serikat (union state) seperti halnya Amerika Serikat atau negara agama yang mengedepankan khilafah,” demikian disampaikan Dr.  M.  Sabri, Direktur Pengkajian Materi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di hadapan peserta Seminar Kebangsaan “Peran Lembaga Pendidikan dan Pondok Pesantren sebagai Pilar Penguatan Pancasila” di Pondok Pesantren Salafiyah Kholidiyah, Tuban, tanggal 20 Juli 2019.

Pada seminar kebangsaan yang diselenggarakan dalam rangka Haul ke-36 Almaghfurlah KH. Abdul Fatah Al-Mansur dan Masyayikh Plumpang tersebut, hadir pula sebagai pembicara adalah Pembina Pondok Pesantren Salafiyah Kholidiyah yang juga mantan Menteri Riset dan Teknologi, Dr. MAS Hikam, MA dan mantan KSAL Laksamana TNI (Purn) Ade Supandi, SE, M.S, PhD. Sedangkan hadir sebagai peserta adalah perwakilan para santri dari berbagai pondok pesantren di Jawa Timur.

“Kita mesti pahami bahwa Pancasila sekarang ini dikenal lewat dunia teks. Perlu ditelusuri nilai-nilai dan aktualisasi yang “tertimbun” dibalik teks, khususnya  percakapan perihal ide negara bangsa. Indonesia dibentuk dari keberagaman suku,  bangsa, dan agama sehingga identitas nasional sebagai “pengikat” keberagaman tersebut menjadi mutlak. Di titik ini,  Pancasila sebagai “Ideologi Pemersatu” kian penting dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa,” ujar Sabri.

“Karena itu, sebagai satu-satunya institusi yang menggunakan kata “ideologi”, BPIP memiliki mandat penuh untuk mengarahkan kebijakan terkait ideologi Pancasila, terutama dalam menjawab tantangan yang mengemuka dari berbagai kelompok yang ingin membenturkan ideologi Pancasila dengan ideologi trans-nasional,” tambah Sabri.

“Menghadapi provokasi dari ideologi lainnya, BPIP bermain di ranah pencegahan dan bukan refresif. Untuk itu BPIP melakukan gerakan kultural dan membuka ruang kemitraan yang sebesar-besarnya kepada seluruh elemen masyarakat, termasuk pesantren, untuk bersama-sama menggali dan menerapkan mutiara Pancasila dalam kehidupan keseharian. Sejarah menunjukkan bahwa Pesantren memiliki peran besar dalam memelihara dan memperkokoh Pancasila sebagai ideologi berbangsa dan bernegara dalam kerangka NKRI,” pungkas Sabri.

Sementara itu dalam pemaparannya, Pembina Pondok Pesantren Salafiyah Kholidiyah MAS Hikam dengan tegas mengemukakan bahwa ancaman khilafaisme kepada ideologi Pancasila merupakan hal yang nyata. Kelompok-kelompok yang mengusung khilafah, meski selalu berkelit, dalam kegiatannya jelas-jelas memperlihatkan penolakannya terhadap Pancasila, NKRI dan demokrasi. Hal tersebut tentu saja membahayakan keberadaan Pancasila dan keutuhan NKRI.

“Karena itu pondok pesantren harus membantu BPIP memperkuat ideologi Pancasila di kalangan pesantren. Hal ini mengingat bahwa nilai-nilai Pancasila dan semangat NKRI sesungguhnya sudah jauh lebih lama hidup di pesantren,” demikian dikemukakan Hikam.

“Kalangan pesantren hendaknya tidak terpengaruh dengan mereka-mereka yang berpikiran pekok (kata dalam bahasa Jawa yang berarti bodoh atau tidak waras), mereka yang tidak bisa membedakan antara ideologi (negara dan berbangsa) dengan ajaran agama. Para santri hendaknya tidak melayani propaganda “pekokisme” dari kelompok fundamentalis yang bertujuan merusak persatuan dan kesatuan,” ujar Hikam

Senada dengan pendapat yang disampaikan kedua pembicara terdahulu, Ade Supandi juga memandang penting peran pesantren dalam memperkokoh ideologi Pancasila. Menurut Ade Supandi, para santri hendaknya mencontoh kegiatan para wali yang tidak sungkan-sungkan terjung langsung ke masyarakat dalam rangkan mensyiarkan Islam. Para kiai dan santri hendaknya tidak sungkan-sungkan untuk turun gunung, terjun langsung ke masyarakat.

Ditambahkan Ade Supandi bahwa pondok pesantren harus kembali ke fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pendidikan terus menerus selama 24 jam sehari dan tidak ada bagian yang ditutup-tutupi.

“Belajar ilmu agama berbeda dengan ilmu silat. Dalam mempelajari ilmu silat, seorang guru biasanya menyimpan satu jurus andalannya agar sang murid tidak bisa mengalahkannya menggunakan ilmu silat yang didapat. Dalam ilmu agama, seorang guru tidak perlu menyimpan ilmunya dan khawatir muridnya akan lebih pandai. apabila seorang murid bisa lebih menguasai dan bisa memperluas ilmu agama yang didapat dari gurunya maka hal tersebut akan lebih baik.” demikian disampaikan Ade Supandi.

Karena itu Ade Supandi menyarankan agar pondok pesantren harus mampu membangun pola kepemimpinan yang baik dan mentransformasikannya dengan baik pula. Pondok pesantren juga harus kuat dan mandiri secara ekonomi karena pondok pesantren yang lemah diyakini tidak akan bisa membantu memperkuat Pancasila.

admin
ADMINISTRATOR
PROFILE